5 LEMBAGA SURVEY: CPI, GCB, BPI, PERC, DAN GCI

CPI – Corruption Perception Index

Tujuan diadakan survey CPI untuk melihat adanya suap/pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Politisi yang melakukan penyalahgunaan jabatan.

Dengan skor 40, Indonesia meningkat dua poin pada CPI. Perekonomian baru yang menjanjikan disertai dengan represi masyarakat sipil dan institusi pengawasan yang lemah. Kemandirian dan keefektifan komisi anti korupsi Indonesia, KPK, saat ini sedang digagalkan oleh pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernisasi, tetapi sedang mengalami kehilangan otonomi dan kekuasaan.

 GCB - Global Corruption Barometer

Survey GCB dilakukan untuk melihat bagaimana korupsi di suatu Negara dapat mempengaruhi kehidupan umum terutama rakyat jelata yang dilakukan oleh Politisi atau Partai Politik.

Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang menjelaskan bahwa presentasi korupsi terus meningkat. Korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik yang diselenggarakan negara. Ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. Polisi adalah layanan publik dengan suap tertinggi, diikuti dengan sektor administrasi dan kependudukan. Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korupsi.

 BPI - Bribe Payer Index

Survey BPI dilakukan untuk melihat adanya kasus suap yang biasanya terjadi pada Sektor Bisnis.

Hasilnya, dari 153 observasi yang dilakukan, Indonesia memiliki score 7,1 yang artinya harus terus meningkatkan dan memberikan tindakan lebih dalam kasus suap menyuap.

PERC - Political and Economic Risk Consultancy

Survey PERC dilakukan untuk melihat resiko korupsi dalam politik dan ekonomi.

Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara Asia terburuk ketiga dalam sistem birokrasi. Survei itu akan menjadi cermin bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Persepsi akan korupsi yang terjadi di Indonesia masih terbilang tinggi dan mencapai nilai 7,57.

Para pelaku bisnis di Indonesia merupakan negara paling korup di kawasan Asia Pasifik. Ini tentu berkaitan dengan kinerja birokrasi, sehingga persoalannya tidak akan selesai kalau hanya mengandalkan penindakan. Ini harus diatasi dengan mulai membangun komitmen

GCI - Global Competitiveness Index

Untuk mengukur daya saing yang menjadi penentu dari pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

Negara (Insitusi (Insitutions), Infrastruktur (Infrastructure), Lingkungan Makroekonomi (Macroeconomic Environment), Kesehatan dan Pendidikan Primer (Health and Primary Education), Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Peterampilan (Higher Education and training), Efisiensi pasar barang (Goods Market Efficiency), Efisiensi pasar tenaga kerja (Labour Market Effiency), Pengembangan pasar Finansial (Financial market development), Kesiapan Teknologi (Techological readiness), Besaran pasar (Market Size), Kepuasan berbisnis (Business Sophistication) dan Inovasi (Innovations).)

Indonesia menduduki peringkat ke 50 dunia, dari yang sebelumnya posisi ke 45. Posisi tersebut sangat jauh tertinggal dengan negara kawasan lain seperti Singapura yang menduduki posisi pertama dunia, Malaysia di posisi ke 27 dan Thailand di posisi ke 40.

Dengan adanya laporan global competitives index yang diterbitkat WEF (World Economic Forum)  ini dapat menjadi bantuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dalam mendesain kebijakan yang lebih baik. Sebab keputusan yang baik harus didasarkan pada kolaborasi pihak swasta dan publik. Sehingga mampu untuk menjadi upaya mengembalikan rasa percaya diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena perubahan ekonomi.